Kritis Serang Densus Tipikor

Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian   Foto: rmol.co

Bola Panas Penundaan Densus Tipikor, Antara Diperlukan atau Tidak

JAKARTA – Rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polisi Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian para tokoh politik Indonesia. Rencana itu muncul dari perbincangan kepolisian dengan rekan komisi III DPR.

“Kita sudah punya Direktorat Tipikor di Mabes Polri. Kita juga punya personel yang besar dari Sabang sampai Merauke, sumber daya banyak, dan lain-lain,” ujar Brigjen Pol. Rikwanto, Karopenmas Mabes Polri dalam sebuah diskusi forum Indonesia Lawyers Club, tvOne terkait Densus Tipikor Polri, Selasa (24/10/2017).

Hal tersebut menjadi ramai setelah Jenderal Tito Karnavian, Kepala Polri mencetuskan perlunya Densus Tipikor Polri dengan dua alasan, yaitu keberadaan KPK yang hanya ada di Jakarta dan belum semua para pelaku korupsi dapat dijaring oleh KPK .

“KPK harus bekerja keras dan melelahkan jika harus beroperasi ke luar Jakarta, sementara Polri ada di seluruh Tanar Air,” lanjut Kepala Polri pada Kabar Petang tvOne.

Kepala dan Wakil Negara Tidak Setuju?

Wacana Densus Tipikor mengalami penundaan karena Presiden meminta polisi untuk mengkaji kembali serta mempererat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan.

"Inti yang paling penting dari bincangan Presiden ialah, beliau ingin meminta kami mengkaji kembali, dan untuk sementara peningkatan dari Tindak Direktorat Tipikor menjadi Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu ditunda,” ujar Tito pada forum wawancara Kabar Petang tvOne 19.14 WIB.

Tidak hanya Presiden, Wakil Presiden pun ikut memberi komentar dengan adanya wacana pembentukan Densus Tipikor Polri. Jusuf Kalla menilai tidak perlu adanya Densus tersebut.

“Sebenarnya Polisi dan juga kejaksaan bebas menjalankan tugas. Namun, tidak berarti perlu ada team baru untuk melakukan itu,” komentar singkat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada wartawan tvOne, Kabar Petang.

Kemas Yustri salah satu tokoh masyarakat juga geram dan mengatakan KPK akan merasa tersaingi apa bila nantinya benar akan ada pembentukan Densus Tipikor Polri.

“Lambat laun KPK akan tersingkirkan bahkan menghilang diambil oleh Densus karena saya yakin Tipikor ini akan berbuat lebih dahsyat dan lebih cepat untuk mengatasi para koruptor,” ujar Kemas dengan nada sangat yakin.

Bercermin pada pembentukan Densus yang sudah ada. Brigjen Pol. Rikwanto mengatakan bahwa pembentukan Densus Tipikor Polri ini pada pihak kepolisian meniru konsep awal pembentukan Densus 88.

“Pengalaman kita bentuk Densus 88 anti teror, yang sebelumnya adalah direktorat anti teror saja. Namun, karena direktorat itu luar biasa, massif juga. Akhirnya, terbentuk Densus,” pangkas Brigjen Pol. Rikwanto meyakinkan para tokoh Politik yang hadir pada Forum Indonesia Lawyers Club, tvOne Selasa malam(24/10/2017).

Kasus ini menimbulkan Pro dan Kontra dari banyak kritikus.
Lantas apa tanggapan Anda?